Fase Penantian Strategis Hutama Karya dalam Proses Konsolidasi BUMN Karya
PT Hutama Karya (HK) sebagai pengembang utama Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) kini berada dalam fase penantian strategis terkait rencana besar pemerintah untuk konsolidasi BUMN Karya. Proses ini melibatkan beberapa perusahaan besar seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA.
HK menegaskan bahwa perseroan siap mengikuti arahan dari Danantara Asset Management dan BP BUMN. Proses konsolidasi ini tidak hanya tentang restrukturisasi finansial, tetapi juga penentuan ulang arsitektur industri konstruksi nasional di tengah transisi kebijakan pembangunan.
Menunggu Keputusan Sang Regulator
Meskipun batas waktu penyelesaian merger yang semula diperkirakan rampung pada Kuartal I atau II tahun 2026, HK menyatakan proses tersebut masih berjalan. EVP Corporate Secretary HK, Mardiansyah, menjelaskan bahwa perseroan berada dalam status mengikuti langkah-langkah yang telah digariskan oleh Danantara dan BP BUMN.
"Merger ini kami dalam status mengikuti apa langkah-langkah yang sudah digariskan oleh Danantara dan BP BUMN. Sejauh ini, kami hanya terus melakukan konsolidasi baik secara internal maupun dengan teman-teman yang akan mencoba bergabung dengan kami," ujar Mardiansyah.
Fokus internal saat ini adalah pada konsolidasi di segala aspek, mulai dari human capital, legal, hingga finansial. Pembentukan Tim Project Management Office (KMO) yang dipimpin oleh Danantara menjadi bukti proses ini berjalan sistematis.
Persaingan Tidak Sehat dalam Industri Konstruksi
Selama ini, banyaknya BUMN Karya yang beroperasi di segmen yang sama seringkali memicu perang tender yang tidak sehat. Dalam proses tender, perusahaan Karya seringkali berlomba menawarkan harga yang sangat agresif, bahkan mendekati atau di bawah Owner Estimate (OE), demi memenangkan proyek.
Fenomena ini pada akhirnya menekan margin keuntungan dan mengancam kesehatan finansial BUMN itu sendiri. Integrasi juga diharapkan dapat menyatukan ekuitas dari entitas-entitas yang digabungkan.
WIKA sendiri dikenal kuat di sektor skill expertise dan variasi pekerjaan, khususnya di sektor EPC Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Meskipun merger membawa optimisme strategis, WIKA secara terbuka mengakui adanya tantangan besar dalam mengelola aset internal, khususnya di sektor properti.
Rasionalisasi Pegawai dan Kebutuhan Proyek
Aspek krusial lain dalam merger adalah potensi rasionalisasi sumber daya manusia. WIKA menyadari bahwa semangat efisiensi dalam merger pasti akan berimplikasi pada overlapping posisi, terutama di level struktural.
Di level manajemen (Direksi) dan kepala divisi, deduplikasi hampir pasti terjadi. Jika setiap perusahaan memiliki puluhan kepala divisi, jumlahnya akan dirampingkan dalam entitas baru. Rasionalisasi di level staf akan sangat bergantung pada produktivitas masing-masing pegawai dan kebutuhan proyek di masa depan.
WIKA memprediksi bahwa dengan meningkatnya belanja capex dari Kementerian PU dan swasta pada tahun 2026, kebutuhan pegawai di lapangan (proyek) justru akan meningkat.
Transisi Kebijakan dan Perubahan Fokus
Sementara itu, HK juga menyadari adanya pergeseran fokus kebijakan nasional pasca-era Presiden Jokowi, yang dikenal sebagai golden era pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol dan penugasan JTTS melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Perpres dimaksud adalah No. 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Perpres No. 131 Tahun 2022, di mana Pemerintah memberi amanat kepada HK untuk membangun dan mengembangkan JTTS. Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.840 kilometer.
Manfaat KPBU dan Penugasan
Di tengah keterbatasan dana APBN, HK akan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai jalan keluar untuk pembangunan jalan tol yang tetap dibutuhkan di daerah berpotensi tinggi. HK akan mengalokasikan dana ke proyek KPBU yang memiliki visibilitas dan profitabilitas yang jelas.
Di sisi lain, HK juga tetap siaga untuk menerima penugasan dari pemerintah, terutama di daerah yang memiliki potensi forecasting development tinggi tetapi terkendala infrastruktur. "Kami yakin pemerintah tidak akan membiarkan potensi daerah besar terkendala infrastruktur dan akan memberikan penugasan bagi BUMN," tuntas Mardiansyah.