Peran Ahli Gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan utama terkait pentingnya peran ahli gizi. Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang viral di media sosial menimbulkan kontroversi, karena ia menyebut bahwa program MBG "tidak selalu membutuhkan ahli gizi". Pernyataan ini menuai kritik dari para praktisi dan akademisi gizi yang menilai bahwa kualitas layanan bergizi justru berdiri di atas kompetensi profesi tersebut.
Cucun kemudian memberikan klarifikasi dan bertemu dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). Meski ada perbedaan terminologi seperti "ahli gizi", "tenaga gizi", atau "sarjana gizi", pihak yang kompeten di bidang tersebut jelas memiliki peran penting dalam program MBG.
Peran Ahli Gizi dalam MBG
Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Hardinsyah, menegaskan bahwa anggapan bahwa program MBG bisa berjalan tanpa tenaga gizi justru mempertanyakan fondasi program itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, istilah "ahli gizi" tidak ada, yang ada adalah "tenaga gizi" yang mencakup nutrisionis dan dietisien.
Hardinsyah juga menjelaskan bahwa pendidikan tenaga gizi terdiri dari pendidikan tingkat D3 dan D4, serta pendidikan profesi seperti nutrisionis dan dietisien. Nutrisionis berperan di bidang promotif-preventif dan manajemen program, sedangkan dietisien bertanggung jawab dalam intervensi terapi gizi. Kedua kategori ini tetap memerlukan dasar ilmu gizi yang tidak dapat digantikan oleh tenaga kesehatan lain.
Menentukan Standar Menu
Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Doddy Izwardy, menegaskan bahwa penyediaan makanan bukan sekadar memasak dan membagikan paket konsumsi. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi harus ada standar, yang mengacu pada angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Setiap kelompok penerima, seperti anak sekolah, ibu hamil, atau kelompok rentan lain, membutuhkan perhitungan gizi yang berbeda.
Doddy menjelaskan bahwa perencanaan menu dibuat berdasarkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Perumusan menu harian, mingguan, atau siklus sepuluh hari merupakan proses teknis yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi ilmu gizi.
Mengontrol Porsi dan Keamanan Pangan
Pandangan senada disampaikan Guru Besar Pangan dan Gizi IPB Prof Ali Khomsan. Ia mengingatkan bahwa program MBG melibatkan produksi makanan dalam jumlah sangat besar: 2.000–3.000 porsi per hari untuk setiap SPPG. Kontrol terhadap jumlah gizi sesuai kelompok umur sangat penting, selain itu proses pengolahan juga harus aman untuk mencegah keracunan makanan.
Ali Khomsan menegaskan bahwa ahli gizi memiliki kompetensi dalam penghitungan gizi, keamanan pangan, serta pengawasan proses produksi. Dengan hampir 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, kebutuhan ahli gizi diproyeksikan sangat besar dan potensi kekurangan tenaga hampir pasti terjadi.
Tugas Ahli Gizi di Dapur MBG
Tugas dan peran ahli gizi cukup kompleks. Ahli gizi SPPG Cinere, Disha Nabilah, menegaskan bahwa uji organoleptik adalah prosedur standar untuk memastikan keamanan makanan. Organoleptik adalah metode pengujian menggunakan pancaindera manusia untuk menilai kualitas produk makanan. Sampel makanan dicicipi oleh pihak sekolah, dan diberi imbauan agar MBG segera dimakan dan tidak dikonsumsi jika sudah lebih dari dua jam sejak tiba.
Di lokasi yang sama, Kepala SPPG Cinere, Afif Maulana Rivai, menjelaskan bahwa setiap menu harian disertai formulir penilaian aroma, rasa, dan tampilan. Form ini diberikan ke pihak sekolah untuk memastikan makanan layak konsumsi.
Tantangan Ketersediaan Tenaga Kerja
Hardinsyah mengatakan, ada sebanyak 233 program studi gizi di Indonesia. Sementara itu, setiap tahunnya di seluruh lembaga pendidikan mencetak 11.000-12.000 lulusan tenaga gizi. Jumlah dapur saat ini belum mencapai angka tersebut, namun targetnya akan meningkat menjadi 30.000-40.000 dapur.
Persagi telah menjalin kerja sama dengan BGN dan tengah memetakan upaya dalam memenuhi percepatan kebutuhan tenaga gizi. Ali Khomsan menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi perekrutan ahli gizi secara matang agar Program MBG dapat berjalan optimal.
Sinergi Lintas Sektor
Ali menekankan pentingnya pemetaan menyeluruh mengenai sebaran tenaga gizi di Indonesia. Pemerintah dinilai perlu mengetahui daerah mana yang memiliki kekurangan maupun surplus tenaga gizi agar penempatan personel SPPG dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, pemerintah juga harus memperhitungkan kapasitas lembaga pendidikan gizi.
Ia menyoroti perlunya data mengenai kampus mana saja yang menghasilkan lulusan gizi serta berapa banyak jumlah lulusan yang siap memasuki dunia kerja setiap tahunnya. Dengan begitu, kita bisa mengetahui populasi ahli gizi yang baru lulus dalam beberapa bulan ke depan dan peluang mereka direkrut untuk program MBG.
Ali menambahkan, pemenuhan kebutuhan ahli gizi tidak bisa dilakukan oleh BGN semata. Diperlukan sinergi lintas sektor antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan asosiasi profesi seperti Persagi.
Kebutuhan Ahli Gizi yang Sangat Besar
Kebutuhan ahli gizi untuk program MBG diperkirakan sangat besar, mengingat jumlah SPPG di seluruh Indonesia mencapai hampir 30.000 titik. Tanpa strategi rekrutmen dan distribusi yang terencana, sejumlah pakar memperkirakan akan muncul kelangkaan tenaga gizi yang berdampak pada kualitas layanan gizi di lapangan.