Jejak Rempah: Bus Perintis Satukan Maluku Utara

Di Provinsi Maluku Utara, layanan bus perintis terus beroperasi, meskipun menghadapi berbagai tantangan signifikan. Kendala utama meliputi usia armada yang sudah tua, kesulitan dalam pengadaan suku cadang, serta isu terkait kompetensi pengemudi dalam hal perawatan kendaraan. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga keberlangsungan transportasi publik di wilayah yang memiliki geografis kompleks ini.

Jaringan Luas Bus Perintis di Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara saat ini memiliki 15 rute bus perintis dengan total panjang mencapai 1.838 kilometer. Rute terpanjang membentang sejauh 432 kilometer, menghubungkan Tobelo dengan Trans Sukamaju di Kabupaten Halmahera Utara. Sementara itu, rute terpendek melayani jarak 32 kilometer antara Tobelo dan Jikomoi, juga di Kabupaten Halmahera Utara. Ke-15 trayek ini tersebar di berbagai wilayah kabupaten, dirancang untuk menjangkau area yang mungkin kurang terlayani oleh transportasi komersial.

Namun, perlu dicatat bahwa layanan angkutan perintis tidak tersedia di Kota Ternate dan Kabupaten Pulau Taliabu. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Ternate dianggap sudah mampu untuk dioperasikan secara komersial. Untuk Kabupaten Pulau Taliabu, kendala utamanya adalah keterbatasan armada bus yang dimiliki oleh Perum Damri Cabang Halmahera, serta akses jalan antar kampung yang belum sepenuhnya memadai. Beberapa desa di Pulau Taliabu bahkan belum terhubung sepenuhnya melalui jembatan, yang semakin mempersulit mobilitas.

Perum Damri Cabang Halmahera sendiri bertanggung jawab melayani kawasan transmigrasi di empat kabupaten di Provinsi Maluku Utara, yaitu Kabupaten Halmahera Barat (Transmigrasi Goal), Kabupaten Halmahera Utara (Transmigrasi Sukamaju), Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Timur.

Rincian Trayek dan Wilayah Pelayanan

Berdasarkan data dari Perum Damri Cabang Halmahera, layanan angkutan perintis tersebar luas di delapan wilayah kabupaten dan kota. Berikut adalah rinciannya:

• Kabupaten Halmahera Utara:

  • Tobelo – Toliwang (104 km)
  • Tobelo – Galela – Saluta – Tanjung Jere (184 km)
  • Tobelo – Jikomoi (32 km)
  • Tobelo – Trans Sukamaju (432 km)

• Wilayah Kepulauan:

  • Kepulauan Sula:
    • Pasar Fogi – Pelabuhan Feri Sanana (60 km)
    • Terminal Fogi – Manaf (88 km)
  • Pulau Morotai:
    • Gorua – Bere-bere – Daruba (38 km)
    • Wayabula – Daruba (100 km)

• Kawasan Tengah dan Selatan:

  • Kabupaten Halmahera Tengah:
    • Weda – Kobe Sawai (224 km)
    • Weda – Bisui (96 km) Lintasan Weda - Bisui ini merupakan lintasan antar kabupaten dalam provinsi. Jalur ini melewati daerah transmigrasi Kecamatan Wairoro, Kabupaten Halmahera Tengah, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Halmahera Selatan di daratan Pulau Halmahera.
  • Kabupaten Halmahera Selatan/Pulau Bacan:
    • Babang – Bibinoi – Wayaua (64 km)
    • Belang Belang – Labuha – Kubung (70 km)

• Wilayah Lainnya:

  • Kota Tidore Kepulauan:
    • Pelabuhan Rum – Terminal Sarimalaha (134 km)
  • Kabupaten Halmahera Barat:
    • Terminal Transgoal – Desa Susupu – Terminal Jailolo (36 km)
  • Kabupaten Halmahera Timur:
    • Iga – Subaim (176 km) Perlu dicatat bahwa untuk lintasan Iga - Subaim, evaluasi lapangan menunjukkan bahwa rute tidak dapat dilaksanakan sampai ke Desa Iga karena kondisi jalan yang rusak. Oleh karena itu, dilakukan revisi menjadi rute Kakaraino - Subaim.

Armada dan Sumber Daya Operasional

Untuk melayani 15 trayek angkutan perintis yang telah ditetapkan, setiap rute umumnya disediakan satu unit armada. Namun, terdapat pengecualian untuk dua rute, yaitu Tobelo – Galela – Saluta Tanjung Jere dan Tobelo – Jikomoi, yang masing-masing mendapatkan alokasi dua unit armada.

Secara keseluruhan, total 19 armada telah disiapkan untuk operasional ini. Armada tersebut terdiri dari 11 bus medium dan 8 unit mikrobus. Dukungan operasional ini juga melibatkan 19 pengemudi yang bertugas. Selain itu, dua unit armada disiagakan khusus sebagai armada cadangan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak atau kendala teknis.

Dukungan Anggaran dan Koordinasi

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5958 Tahun 2024, Provinsi Maluku Utara dijadwalkan akan mengoperasikan 15 trayek angkutan perintis pada tahun 2025. Operasional ini akan berada di bawah koordinasi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Maluku Utara. Kelima belas trayek ini dirancang secara strategis untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi, fasilitas layanan publik, serta wilayah-wilayah yang memiliki akses transportasi terbatas. Tujuannya adalah untuk memperkuat konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Merujuk pada data Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjenhubdat), alokasi anggaran operasional untuk angkutan perintis di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 8.590.557.000. Hingga bulan Oktober, realisasi penyerapan dana berdasarkan data E-Mon telah mencapai Rp 6.082.425.380, atau sekitar 70,80 persen dari total anggaran yang tersedia. Angka ini menunjukkan progres yang baik dalam pemanfaatan anggaran untuk menjaga kelancaran operasional transportasi perintis.